Jumat, 08 Juni 2012

IMPLEMENTASI E-GOVERMENT

IMPLEMENTASI E-GOVERMENT DI INDONESIA

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan, jika mengacu dari definisi tersebut, e-government merupakan sistem pemerintahan yang sepenuhnya berbasis internet. Namun kondisi di Indonesia masih jauh dari definisi tersebut, jika kita menengok ke situs-situs pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan "e-government", sebenarnya cenderung sebagai tampilan yang memberikan informasi tentang data statisik, potensi wisata, dan kekayaan alam suatu daerah, serta informasi peluang investasi bagi para penanam modal di daerah bersangkutan. Content yang berkaitan dengan pemerintahan (government) sendiri malahan kurang mendapat perhatian.

Namun demikian, mudah-mudahan pemerintah kita baik pusat maupun daerah juga sedang menuju ke arah yang lebih maju dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan pemerintahan sehingga kelak slogan e-government ini betul-betul diaplikasikan secara utuh, sampai pada tahap pemanfaatan.


IMPLEMENTASI E-GOVERMENT DI LUAR NEGERI

Salah satu contoh penerapan e-Government dalam artian sesungguhnya dapat dijumpai di negara tetangga kita, yaitu Singapura. Untuk penerapan e-Governement di negaranya, pemerintah Singapura telah menyedot anggaran sebesar US$ 743 juta ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik secara online di negara tersebut.

Tahap pertama proyek ini telah berhasil membangun 1600 layanan publik secara online. Layanan ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga sanggup melakukan transaksi semacam memesan fasilitas olahraga, mendaftarkan perusahaan, membuat paspor baru, dan sebagainya. Program ini telah berhasil membuat 75 persen penduduk Singapura mulai berkomunikasi dengan birokrasi secara online via internet. Dalam proyek selanjutnya yang dimulai pada tahun 2003, pemerintah negara pulau tersebut mengharapkan 90 persen warga negaranya dapat berkomunikasi secara online hingga saat ini.


MANFAAT E-GOVERNMENT

Secara umum manfaat-manfaat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :
1. Internal
Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh badan/ lembaga yang menerapkan konsep e-Government. Seperti :
• Meningkatnya hubungan atau jaringan komunikasi dengan pihak dan/atau departemen lain.
• Meningkatnya efektivitas dan efisien penyelenggaraan pelayanan,
• Penyediaan dan pemberian pelayanan dan/atau informasi yang lebih mudah, cepat, dan murah,
• Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan.
• Memberikan sumber pendapatan baru bagi pemerintah.
2. Eksternal
Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak lain (masyarakat, kalangan bisnis, dan swasta) dari penerapan konsep e-Government yang dilakukan pemerintah. Seperti :
• Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan biaya administarasi yang rendah, cepat, dan mudah.
• Tersedianya informasi-informasi tentang kebijakan, potensi wilayah, dan lain sebagainya yang bisa diakses setiap saat.
• Masyarakat dapat berpartisipasi melalui polling-polling yang diadakan pemerintah.
Manfaat-manfaat yang didapat diperoleh dari konsep e-Government tersebut sangat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya. Sehingga, pemanfaatan dan eksplorasi teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa ditunda lagi. Ditengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, semakin menuntut pemerintah untuk dapat secepatnya beradaptasi dan menerapkan inisiatif-inisiatif konsep e-Government jika tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain dan tersingkir dari persaingan dunia.

JENIS-JENIS LAYANAN PADA E-GOVERNMENT

Jenis-jenis layanan atau tingkatan layanan pada e-government menurut Richardus E Indrajit dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :
1. Publish / Publikasi
Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :
Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
2. Interact / Interaksi
Jenis pelayanan pada tingkat interaksi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini, yaitu :
Yang petama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask queation, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya)
3. Transact / Transaksi
Jenis pelayanan ini selain memungkin terjadinya komuniskasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain, dapat juga dilakukan transaksi. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya) (Indrajit,2004:30-32).

TIPE RELASI/INTERAKSI ANTAR PELAKU DALAM E-GOVERNMENT

Secara umum terdapat 4 (empat) macam interaksi antar pelaku dalam e-government, yaitu :
1. G to C : Government to Citizens
Merupakan aplikasi e-government yang paling umum dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio tenologi . Informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan. Interaksi dengan masyarakat (untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
Contoh :
- Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Bandara & bank2 swasta membangun jaringan Teknologi Informasi, sehingga para turis dapat membayar fiskal melalui ATM, tidak perlu antre di bandara.
- DEPAG membuka situs pendaftaran Haji, shg pemerintah dapat menyiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan yang sesuai.
- DEPNAKER membuka situs informasi lowongan kerja sekaligus pendaftaran Tenaga Kerja ke Luar Negeri
2. G to B : Government to Business
Bertujuan untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini perusahaan swasta memerlukan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah serta berinteraksi dengan pemerintah. Berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai sebuah entiti yang berorientasi profit.
Contoh :
- Perusahaan dapat dengan mudah menjalankan aplikasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
- Proses tender proyek-proyek pemerintah yang melibatkan swasta dapat dilakukan melalui website mulai dari pengambilan formulir tender, sampai dengan pengumuman pemenang tender (sehingga menghemat biaya).
- Proses pengadaan barang kebutuhan pemerintah dapat dilakukan secara efisien dengan menerapkan e-procurement ( menghubungkan kantor-kantor pemerintah dengan supplier-nya ).
3. G to G : Government to Governments
Di era global interaksi dan komunikasi antar pemerintah satu dengan yang lainnya setiap harinya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dll) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sdministrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dll).
Contoh :
- Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan kedutaan besar untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh warga negara asing yang sedang berada di tanah air
- Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya.
- Pengembangan suatu sistem basis intelijen yang berfungsi untk mendeteksi orang-orang yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah tangkal)
- Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional.
4. G to E : Government to Employees
Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.
Contoh :
- Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan.
- Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai.
- Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga kesehatan (rumah sakit, apotik, poliklinik, dll) serta lembaga pendidikan (sekolah, PT, Kejuruan , dll).
- Aplikasi yang dapat membantu karyawan pem untuk melakukan perencanaan keuangan keluarganya termasuk tabungan dan pensiun.